BPOM Perlu Memperkuat Struktur Pengawasan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Syamsul Bachri memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rapat tersebut membahas beberapa hal penting antara lain tentang pengawasan terhadap peredaran obat secara online. Dalam rapat itu, Komisi IX DPR meminta penjelasan kepala badan POM terkait iklan obat tradisional.
Namun yang menjadi penekanan Komisi IX adalah penguatan struktur pengawasan yang ada di internal BPOM. Dalam rapat ini Komisi IX juga ingin memastikan bahwa toko-toko obat yang ada di sekitaran masyarakat menjual obat-obatan yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan tidak membahayakan jika dikonsumsi.
Syamsul juga mengharapkan, agar apotik-apotik dikelola oleh para apoteker yang profesional dan ahli di bidangnya, karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. "Penjelasan Kepala Badan POM, terkait pengawasan dan penanganan zat adiktif, termasuk tindakan yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan produk," papar Syamsul di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Di sisi lain, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito akan mengawasi secara serius peredaran obat-obatan, dan pemantauan pada iklan obat-obatan. Selain itu yang menjadi perhatian serius adalah penanganan zat adiktif, termasuk tindakan yang diambil untuk mencegah penyalahgunaan produk tersebut. Dia juga menekankan peredaran obat tidak boleh diperjualbelikan secara online karena akan sulit dalam penindakan dan pengawasan.
Zat adiktif yang menjadi pembahasan tersebut adalah, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus.(adv/jpnn)
Komisi IX DPR meminta BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obatan, dan pemantauan pada iklan obat-obatan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia