Bramantyo Suwondo Sebut Banyak Anak Muda Keliru soal Politik
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai banyak anak muda yang antipati terhadap politik.
"Itu akibat pemahaman mereka yang keliru soal dunia politik,” ujar Bramantyo dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Peran Pemuda di Kancah Politik Nasional” sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, politikus Partai Demokrat itu turut merespons fenomena antipati politik dengan memberikan sosialisasi terhadap generasi muda Indonesia.
"Edukasi politik, tugas pokok dan fungsi DPR, demokrasi, pemilu, menjadi pemimpin kepala daerah dan pusat serta pendidikan politik lainnya," katanya.
Namun demikian, legislator dapil Jawa Tengah VI ini menyampaikan apresiasi karena saat ini mulai terlihat banyaknya generasi muda yang berusia dua puluhan hingga berusia tiga puluhan tahun sudah berperan aktif di partai politik. Bahkan, di antaranya terpilih jadi anggota parlemen.
“Saya bangga melihat anak-anak muda sekarang banyak yang punya kesadaran politik untuk memajukan bangsa. Dengan hadirnya mereka dalam dunia politik memberi warna dan pandangan yang lebih holistik dalam berbagai macam pembahasan isu di DPR,'' kata dia.
Di juga menyampaikan ajakan terhadap segenap kalangan muda atau generasi milenial Indonesia untuk semakin ‘melek politik’ dengan berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan.
Bramantyo juga mendorong generasi muda masuk ke partai politik untuk menjadi legislator.
Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai banyak anak muda yang antipati terhadap politik.
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer
- Pemberlakuan PPN 12 Persen untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan