Brando Susanto: Wacana Konversi Kompor Gas ke Listrik Akan Bebani Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha distribusi elpiji Pertamina Brando Susanto meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pembagian kompor listrik kepada warga.
Menurut Brando, hal ini lantaran Kementerian BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun yang akan dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Rencananya akan dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun.
Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, diyakini mampu mengatasi over supply listrik, bahkan mengurangi beban APBN dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG) selama ini.
Soal kompor listrik lebih murah ketimbang kompor elpiji, Brando meminta perlu diperhitungkan secara benar dan teliti.
“Perhitungan harus benar-benar dilihat dari nilai hari ini dan ke depan. Apakah listrik kita akan selalu murah dan stabil? Jangan-jangan timbul masalah baru di masyarakat nantinya," kata Brando dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/9).
Brando yang juga pemerhati dinamisasi subsidi energi untuk masyarakat ini merasa aneh jika pemerintah seperti terburu-buru membagikan kompor listrik ke masyarakat.
Dia mengatakan listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya ditentukan oleh currency luar dan market Internasional.
Ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta ini menegaskan dalam jangka waktu menengah, solusi kompor listrik akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi merepotkan masyarakat kembali.
Pelaku usaha distribusi elpiji Pertamina Brando Susanto meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam melakukan pembagian kompor listrik kepada warga.
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Ribuan Warga Memeriahkan Gebyar Budaya, Husain Alting Sjah Ingatkan Perdamaian di Atas Segalanya
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah