Brexit Masih Buntu, Inggris Gelar Pemilu Jelang Natal
jpnn.com, LONDON - Inggris akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pada 12 Desember mendatang demi mengakhiri kebuntuan Brexit. Pemilu ini diharapkan mampu menghasilkan pemerintahan yang bisa membuat keputusan definitif soal Brexit.
PM Boris Johnson berhasil mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan pemilu setelah ia mengantongi suara dukungan 438 berbanding 20 di parlemen.
Uni Eropa telah menyatakan setuju untuk kembali memberi waktu bagi Inggris hingga 31 Januari guna mewujudkan Brexit. Namun, persetujuan tersebut diikuti dengan peringatan bahwa penundaan kali ini kemungkinan akan menjadi yang terakhir kalinya.
Namun, hasil pemilu yang akan digelar dalam suasana Natal ini sepertinya bakal sulit diprediksi. Sebagian politikus merasa bahwa pemilihan yang waktunya terlalu dekat dengan Natal bisa membuat para pemilih kesal. Apalagi, masyarakat mulai muak dengan polemik Brexit yang seakan tak pernah usai.
Selain itu, kampanye dan kegiatan-kegiatan untuk menarik suara para pemilih diperkirakan akan terhadang cuaca musim dingin serta suasana hari yang lebih cepat menjadi gelap menjelang sore.
Pada pemilu 12 Desember tersebut, para warga akan memilih antara Johnson, yang bersemangat mendorong agar kesepakatan Brexit versinya disetujui, atau pemerintahan sosialis di bawah kepemimpinan tokoh Partai Buruh Jeremy Corbyn.
Hasil pemilihan akan diumumkan pada Jumat pagi, 13 Desember 2019. Jika tidak ada partai yang menang secara meyakinkan, kebuntuan menyangkut Brexit akan terus bergulir. (ant/dil/jpnn)
Inggris akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) pada 12 Desember mendatang demi mengakhiri kebuntuan Brexit
Redaktur & Reporter : Adil
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Pemilih Dijatuhi Sanksi Jika tak Memilih? Pakar Bilang Begini
- Fenomena Populisme Digital di Indonesia Sejalan dengan Kemajuan Internet
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024