BRI Bidik Pasar Obligasi, Edukasi Pada Nasabah Private&Priority Banking Digenjot
jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia menilai pasar obligasi berpotensi semakin atraktif. Terbukti, transaksi obligasi ritel melalui perbankan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Pasalnya, terjadi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi yang diperoleh investor menjadi 10 persen dari tarif sebelumnya 15 persen.
Sebagai wujud apresiasi BRI kepada investor ritel, BRI sebagai mitra distribusi penjualan Surat Berharga Negara menyelenggarakan Webinar Private & Priority Banking bertema “Enhancing Bonds Transaction through Private Banking Services”.
Acara tersebut menghadirkan pembicara dari BRI Danareksa Sekuritas, DJPPR Kementerian Keuangan, Treasury Business BRI, Wealth Management BRI, Tax Consultan, dan Financial Planner pada Rabu (26/10).
Dilakukan secara virtual, acara yang dihadiri lebih dari 400 peserta ini dibagi ke dalam 2 panel.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) yang dimiliki oleh nasabah ritel BRI mengalami peningkatan sebesar 60,58 persen yoy atau mencapai Rp 83 triliun sampai dengan Kuartal III-2021.
Transaksi obligasi ritel rupiah per Agustus 2021 tercatat sebesar Rp 2,8 triliun, atau tumbuh 1,27 persen yoy. Sedangkan, untuk transaksi obligasi ritel USD per Agustus 2021 tercatat sebesar USD 246.3 miliar, atau tumbuh sebesar 113 persen yoy.
“Peningkatan porsi kepemilikan SUN oleh nasabah ritel mengindikasikan bahwa awareness masyarakat Indonesia terhadap investasi SUN cukup terjaga dan mengalami peningkatan”, ujar Catur.
BRI menilai pasar obligasi berpotensi semakin atraktif. Terbukti, transaksi obligasi ritel melalui perbankan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- INSEAD Business School, Jadikan Kerja Sama FWD Group & BRI Life Sebagai Studi Kasus
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru
- Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari AS
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi