BRI Dapat Hak Kelola Satelit, Dua Anggota DPR Anggap Aneh

jpnn.com - JAKARTA - Dua anggota DPR mempertanyakan sikap pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memiliki hak pengelolaan satelit 150,5 BT. Dua anggota DPR itu adalah Arief Budimanta dan Lili Asdjudiredja.

"Saya duga, ada sesuatu yang aneh dibalik keputusan pemerintah memberikan hak pengelolaan satelit kepada BRI," kata Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Arief Budimanta, saat dihubungi wartawan, Rabu (26/3).

Disarankan Arief, pemerintah harus berpikir ulang dan membatalkan hak pengelolaan satelit kepada BRI karena tidak sesuai dengan bisnis inti BRI dan sebaiknya investasi BRI diarahkan untuk yang sesuai dengan bidang keuangan dan perbankan, bukan satelit. "Kalau ini terjadi sama saja tidak nyambung. Saya menyebut Jaka Sembung Bawa Golok, Gak Nyambung Bok," ujar Arief.

Menurut Arief, kompetensi BRI selama ini adalah di bidang perbankan dan keuangan, khususnya retail dengan fokus pada petani dan UKM.

"Nah, mengapa investasi ini tidak diarahkan untuk memajukan petani, guna mengurangi impor pangan dan membangun kemandirian pangan? Bukankah dana BRI adalah dana petani dan UKM, kembalikan ke sana dong," pintanya.

Lebih lanjut, politisi PDI-P ini mengungkap, sepanjang pengetahuannya, di dunia manapun tidak ada sebuah bank yang kemudian merambah ke bisnis satelit. Ini berbahaya karena BRI tidak berpengalaman dalam bisnis satelit dan investasi itu bisa merugikan. "Kembalikan BRI pada core bisnisnya," pinta anggota Komisi XI DPR itu.

Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja menilai aneh jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi memberikan hak kepada BRI mengelola satelit.

"Ada apa ini, kok aneh? Kalau investasi di bidang keuangan dan perbankan, ok saja, ini kok satelit. Apa karena mau pemilu dan masa akhir pemerintahan? Jadi banyak yang aneh-aneh?," tegas Lili.