Brimob Minta Dilatih Raider, Fadli Zon: Itu Sah-sah Saja
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang membidangi Politiik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Fadli Zon, satu suara dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Itu terkait permintaan kepada Panglima TNI supaya Korps Brimob diberikan pelatihan khusus raider TNI di kawasan Batujajar, Bandung.
Menurut politikus Gerindra itu, pelatihan tersebut boleh saja dilakukan. Yang penting, tujuannya untuk saling memperbaiki dan memperkuat instansi dan sumber daya manusia (SDM) personil Brimob.
"Tidak ada salahnya. Saya kira bertukar latihan sesuai kemampuan sah-sah saja," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Senin (27/7).
Pelatihan khusus raider bagi Brimob, menurut Fadli, tidak akan membuat korps pasukan brigade mobil itu kehilangan jatidiri. Brimob, menurutnya, tidak akan berubah seperti militer.
"Saya tidak melihat hal luar biasa di situ, semua dalam hal peningkatan SDM itu penting. Pelatihan itu mungkin perlu ditanyakan ke Polri, jangan-jangan ini hanya dalam rangka peningkatan SDM, kemampuan lapangan. Saya kira itu hal biasa dan bagus," jelasnya.
Kalaupun permintaan Kapolri diterima Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Fadli menilai itu bagus buat Brimob dalam rangka peningkatan kemampuannya. Termasuk mempererat hubungan Brimob-TNI. Apalagi TNI juga sering berbagi ilmu ke negara lain.
Kapolri Jjenderal Badrodin Haiti sebelumnya menyurati Panglima TNI ditembuskan ke KSAD, Irwasum Polri dan jajaran petinggi Polri bernomor B/3303/VII/2015 tertanggal 15 Juli 2015 perihal permohonan mengikutsertakan personel Korps Brimob Polri dalam diklat raider TNI AD di Batujajar, Bandung, tahun anggaran 2015-2016.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang membidangi Politiik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Fadli Zon, satu suara dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak