BRK Syariah Tepis Pemkab Meranti Gadaikan Aset soal Pinjaman Rp 100 Miliar

jpnn.com, PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menyatakan tidak ada aset pemerintah daerah yang dijadikan jaminan terkait fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemkab Meranti.

Diketahui, BRK Syariah memberikan pinjaman Rp 100 miliar kepada Pemkab Meranti yang dipimpin Bupati nonaktif Muhammad Adil.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan BRK Syariah Edi Wardana BRK Syariah mengeklaim pembiayaan kepada Pemkab Meranti tanpa jaminan aset.

Menurut dia, pinjaman diberikan hanya dengan surat persetujuan DPRD Meranti dan surat pernyataan penganggaran pembayaran angsuran ke BRK Syariah setiap bulannya.

"Pemda memang dapat melakukan pinjaman daerah. Hal itu sebagai alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit, pengeluaran pembiayaan dan atau kekurangan kas,” kata Edi dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com Senin (17/4).

Pinjaman tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 56  Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 979/1833/SJ Tanggal 7 April 2022.

SE Mendagri tersebut mengatur tentang pertimbangan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.

“Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Pemkab Meranti menggunakan akad syariah, yaitu musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan sumber pengembalian pinjaman daerah adalah berasal dari APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban,” jelasnya.