BRTI Dituding Remehkan Panja DPR RI

Beberapa hal yang sudah dilakukan BRTI adalah soal penggantian pulsa dan tetap diberlakukannya instruksi BRTI No 177 tahun 2011 tentang Pengawasan terhadap Operator Telekomunikasi untuk penanggulangan tindak pencurian pulsa. Sedangkan lainnya belum dipenuhi dalam hal neraca laba rugi perusahaan operator dan content provider (CP) terkait penyedotan pulsa.

"Seharusnya operator menyediakan Rp 100 miliar dari anggarannya. Jika ada 10 operator maka jumlahnya mencapai Rp 1 triliun dan ini sesuai dengan kerugian kasus ini," kata anggota panja dari FPG Enggartiasto.

Disampaikannya, apa yang tidak dilakukan BRTI sama halnya dengan meremehkan peranan panja dan parlemen. Karenanya, Panja akan menghadirkan Kementrian Telekomunikasi Informatika (Kemen Kominfo) bersama dengan jajaran BRTI.(esy/jpnn)