BSDMI P2ED Telah Kelabui Banyak Kepala Daerah

Seorang korban di Riau, berinisal Fr (25), mengatakan dirinya percaya dengan lembaga ini, karena rutin menggelar berbagai pertemuan seperti seminar, pelatihan, dan semuanya melibatkan media massa di daerah. "Kami percaya karena dikasih baju dinas, NRP. Bikin acara juga mengundang pejabat daerah, dan pejabatnya datang. Bahkan dalam setiap kegiatan, (acara) selalu dikawal TNI dan polisi," katanya.

Dalam salah satu berita di situs internet, saat melantik BSDMI P2ED RI Kanwil II Kota Ternate, November lalu, Irwanur dikutip mengatakan bahwa pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpes) No. 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan BSDMI P2ED RI. Padahal setelah dilakukan pengecekan, PP ini mengatur tentang Pertahanan Negara, dan tidak ada satupun klausul yang menginformasikan tentang adanya Instruksi Presiden membentuk BSDMI-P2ED.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengaku belum pernah mendengar tentang pembentukan BSDMI-P2ED, apalagi (yang melibatkan) ada perekrutan CPNS. Sementara juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan, Irwanur bukan bagian dari staf khusus Presiden, dan Presiden SBY tidak pernah mendirikan BSDMI-P2ED ini.

Diperkirakan, korban Irwanur Latubual dan kawan-kawan saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena BSDMI-P2ED bukan hanya dibuka di tingkat provinsi, tapi juga hingga ke kabupaten/kota. Sementara dari berbagai keterangan, disebutkan bahwa bagi pegawai yang berkeinginan diangkat menjadi PNS, harus menyetor sejumlah uang ke badan ini berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. (afz/jpnn)