BSG Tidak Membayar Reimburse Biaya Kesehatan untuk Pegawainya, LP2KP Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Haris RN menyikapi informasi yang beredar terkait dengan persoalan tidak digantinya permohonan reimburse biaya kesehatan salah satu pegawai Bank SulutGo (BSG).

“Ini perlu kita sikapi karena BSG adalah perusahaan perbankan publik yang seharusnya mengedepankan solusi pada setiap permasalahan yang muncul. Nah, kali ini adalah soal reimburse biaya kesehatan yang tidak diganti,” kata Haris di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Haris menilai wajib ditelaah secara komprehensif, baik dari sisi aturan maupun kebijakan, karena ini berpotensi menimbulkan dampak yang akan berpengaruh ke produktivitas pegawai dan internal perusahaan.

Mencuatnya permasalahan tersebut ke ranah publik, menurut Haris, seharusnya bisa dibendung oleh BSG.

Mengingat layanan kesehatan bagi seluruh karyawan atau pegawai beserta keluarga untuk perusahaan sekelas BSG adalah salasatu kebutuhan mendasar guna menjamin kelancaran kinerja dan produktifitas perusahaan.

“BSG harus menjamin produk layanan kesehatan bagi seluruh pegawai. Itu kan menyangkut dengan produktvfitas kinerja perusahaan. Bila remburse tidak diganti, kan keuangan pegawai bisa terganggu. Seharusnya perusahaan bisa mengantisipasi. Terlepas dari bagaimana isi dari aturan internal BSG terkait dengan kesehatan pegawai ini, saya kira harus mengacu pada peraturan dan Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah, juga kebijakan yang win win solution," ujar Haris.

Haris menduga persoalan yang menimpa salah satu pegawai di BSG ini, juga dialami oleh pegawai lainnya yang enggan bersuara.

“Jangan-jangan persoalan ini tidak hanya dialami oleh satu pegawai saja?" tanyanya.