BSKDN Bekali Pengelola Keuangan Pemda Kalsel agar Nilai IPKD Terus Meningkat
Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Pemda Kalsel adalah proses penginputan data IPKD.
Pasalnya, lanjut Heru, proses kesesuaian penginputan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hasil nilai IPKD.
Adapun penilaian IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, kemampuan keuangan daerah sedang, dan kemampuan keuangan daerah rendah.
Nilai IPKD Pemda di Kalsel
Heru juga mengapresiasi tren hasil pengukuran IPKD di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalsel yang mengalami kenaikan skor pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
Kenaikan skor juga terjadi pada dimensi yang berkaitan dengan pengalokasian belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kenaikan tersebut terjadi hampir di semua daerah di Kalsel.
Kendati demikian, Heru menekankan agar sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah maupun penganggaran dan pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan.
"Masih perlunya konsistensi dalam pemenuhan alokasi anggaran APBD yang bersifat mandatory spending, misalnya mandatory spending untuk dinas pendidikan sebesar 20 persen APBD, apakah sudah dilakukan apa belum, ini juga penting diperhatikan," ungkap Heru.
BSKDN Kemendagri berupaya memperkuat aparatur pengelola keuangan di lingkup pemda di wilayah Kalsel agar nilai IPKD terus meningkat.
- Wamendagri Bima Serahkan Dokumen Kependudukan untuk Bayi yang Lahir 25 Desember
- Tinjau Sejumlah Gereja di Bandung, Wamendagri Bima Arya Pastikan Natal Berjalan Lancar
- Mendagri Tito Dukung Penuh Perayaan Natal Nasional 2024 di GBK
- Mendagri Tito Dukung Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena
- Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap Polres Banjarbaru
- Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP