BSKDN dan BRIN Berkolaborasi jadi Penghubung Daerah Kembangkan Riset Berbasis Isu Empiris

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan, rumusan kebijakan perlu didukung dengan bukti yang diperoleh dari hasil riset.

Sayangnya, kata Yusharto, masih banyak riset yang tidak berangkat dari persoalan yang dihadapi daerah.

Kondisi ini berdampak terhadap kebijakan yang dihasilkan kurang efektif bagi daerah.

Menyikapi hal tersebut, BSKDN Kemendagri berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi penghubung bagi daerah untuk mengembangkan riset berbasis isu empiris.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut saat memimpin Rapat Rencana Kolaborasi Kajian dan Riset antara BSKDN, BRIN dan Pemerintah Daerah (Pemda), di Ruang Video Conference BSKDN, Selasa, 18 April 2023.

Yusharto mengatakan BSKDN memiliki tugas mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kajian dan riset.

Dengan demikian, Yusharto berharap daerah akan mendapatkan anggaran yang lebih signifikan guna melaksanakan kegiatan penelitian yang mendukung rumusan kebijakan.

"BSKDN ingin menjadi institusi yang menjadi linkage dengan daerah itu menjadi kuat dan mereka itu mendapatkan informasi tentang ruang lingkup penelitian baik penelitian sains murni atau penelitian untuk tujuan melahirkan kebijakan yang sifatnya lebih singkat," ujar Yusharto.