BSKDN Gelar Workshop Jurnalistik demi Meningkatkan Publikasi Inovasi Daerah
jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menggelar workshop jurnalistik guna meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan BSKDN dalam menyusun publikasi kebijakan.
Workshop jurnalistik bertema "Teknik Penyusunan Siaran Pers yang Baik dan Benar" tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Senin, 27 Maret 2023.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka kegiatan tersebut mengatakan berbagai indeks yang dimiliki BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) perlu dipublikasikan perkembangan hingga pelaksanaannya kepada masyarakat.
Yusharto mengatakan publikasi tersebut harus ditulis secara informatif agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya.
"Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta kami untuk lebih banyak memberikan publikasi atas kinerja-kinerja yang dilakukan atau yang telah dicapai oleh Kemendagri melalui jajaran Eselon I yang ada di Kemendagri, terutama untuk BSKDN karena masih merupakan lembaga yang baru," ujar Yusharto.
Pada kesempatan yang sama, Yusharto menyebutkan pada 2022 inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah (Pemda) mengalami peningkatkan hingga mencapai 26.900 inovasi.
Menurutnya, hal ini menunjukkan antusias Pemda untuk berlomba-lomba mempublikasikan inovasinya.
Kabar baik ini perlu disebarluaskan sehingga masyarakat tahu akan perkembangannya.
BSKDN Kemendagri menggelar workshop jurnalistik demi meningkatkan publikasi inovasi daerah. Simak penjelasan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo.
- Wamendagri Ribka Soroti Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah Dukung Ekonomi Berkelanjutan
- Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Konsistensi Kepala Daerah Berinovasi
- Tingkatkan Kualitas Layanan Dasar, Kepala BSKDN Ungkap Peran Strategis JFAK
- Inilah Salah Satu Cara BSKDN Kemendagri Tingkatkan Publikasi Inovasi Daerah
- Kepala BSKDN: Efektivitas & Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Harus jadi Prioritas
- BSKDN Kemendagri Libatkan Pakar Analisis Variabel & Indikator Penilaian Kota Bersih