BSKDN Kemendagri Ingatkan Pentingnya Memperkuat Sistem Kaderisasi Parpol
jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan partai politik dalam memperkuat sistem kaderisasi untuk membangun demokrasi berkualitas.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan kehadiran parpol sangat penting untuk membentuk kader yang berkualitas untuk hadir dalam lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif.
"Kami datang untuk mendapatkan masukan terutama terkait dengan rekrutmen dan sistem kaderisasi parpol guna memastikan jalannya demokrasi yang lebih baik," ungkap Gatot dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/2).
Menurut Gatot, sistem kaderisasi memainkan peran krusial dalam membentuk arah dan karakteristik dari parpol.
Sebab, kaderisasi yang kuat mampu menyediakan jalur yang jelas bagi para pemimpin masa depan, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, integritas, dan pelayanan masyarakat.
"BSKDN berkolaborasi dengan sejumlah pakar untuk menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) yang sifatnya forecasting. Untuk tema yang kita ambil yaitu Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Parpol untuk penguatan demokrasi di Indonesia," jelasnya.
Gatot juga mengingatkan bahwa kaderisasi parpol tidak hanya mengenai mengisi jabatan-jabatan dalam partai, tetapi lebih dari itu yakni berkaitan dengan pembentukan generasi pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
"Karena sekarang banyak isu muncul mengenai produk legislatif yang tidak sejalan dengan ekspektasi publik. Kita perlu menyikapi ini dengan terus memperkuat sistem kaderisasi agar penyelenggaraan demokrasi di kita (Indonesia) semakin baik," ucap Gatot.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan paepol dalam memperkuat sistem kaderisasi
- Transformasi Digital, Ditjen Bina Adwil Evaluasi SRIKANDI dan Perkuat Publikasi
- Kemendagri Dorong Pemda Terapkan ETPD Guna Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- Presidential Threshold Dihapus, GRIB Jaya Mendesak Pembentukan Parpol Diperketat
- Kemendagri-Kementerian Kependudukan Gelar Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK KB 2025