BSKDN Kemendagri Mendorong Tata Kelola Pemerintahan 2025 Adaptif, Profesional, Inovatif

jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tahun 2025 di Aula BSKDN, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menekankan bahwa kebijakan berbasis bukti akan menjadi landasan utama dalam setiap langkah strategis BSKDN.

"Kita akan mendalami program kerja kita di tahun 2025 dan mudah-mudahan akan ada inside baru untuk mengembangkan program hingga 2026. Karena kita selalu berbicara evidence-based policy, kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret," ujar Yusharto.

Yusharto menjelaskan, BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

Dia menegaskan, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama.

"Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut," jelas Yusharto.

Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang harus dijaga. Yusharto menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.