BSKDN Optimistis Target Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Tercapai

Hal lainnya yang menjadi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan ialah kemiskinan yang terkonsentrasi di pedesaan dan beberapa provinsi, anggaran program pemberdayaan ekonomi belum optimal untuk pengentasan kemiskinan, hingga kebijakan bansos masih bersifat pukul rata.

"Bansos kita 300 ribu mau dari Aceh- Papua sama, padahal kalau kita lihat biaya hidup di masing-masing daerah itu bisa berbeda. Jadi kita sering mendengar kalau di Papua untuk mengambil uang bansos mereka ngambilnya berapa bulan sekali, tiga bulan sekali, karena untuk mengambilnya ongkosnya tinggi. Hal-hal tersebut mungkin kedepannya kita juga perlu perhatikan," terangnya.

Raden juga mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu saling bekerja sama agar upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui bansos dapat sesuai dengan target dan sasaran yang tepat berdasarkan fakta yang ada di tengah masyarakat.

"Pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, (perlu tegas) siapa yang bisa kita masukan dan siapa yang harus kita keluarkan dalam list bantuan sosial," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya, antara lain Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) Katiman Kartowinomo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Chaerul Dwi Sapta.

Selain itu, Guru Besar Universitas Padjajaran Nunung Nurwanti dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan. (sam/jpnn)