BSKDN Pacu Kapasitas Organisasi untuk Penguatan Rumusan Kebijakan

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat rumusan kebijakan lewat meningkatkan kapasitas organisasi.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan langkah itu diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak positif jangka panjang yang nyata bagi masyarakat.
Yusharto menyebutkan pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Korea Selatan guna mempelajari sejumlah inovasi penting dari negara tersebut khususnya terkait kebijakan publik.
Yusharto berharap bisa memacu BSKDN untuk terus meningkatkan kapasitasnya menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan data dan fakta di lapangan, sehingga dampaknya akan lebih efektif terhadap kemajuan bangsa.
"Kami berkomitmen meningkatkan kapasitas organisasi kami melalui berbagai kolaborasi baik yang sudah dilakukan maupun yang hendak kami lakukan," ungkap Yusharto di Ruang Video Conference BSKDN pada Senin (10/6).
Dia melanjutkan tidak hanya Korea Selatan, BSKDN Kemendagri juga berkolaborasi dengan negara lainnya seperti Jepang hingga Uzbekistan terkait pengembangan inovasi Smart City dan sejumlah inovasi lainnya.
Yusharto menyebutkan kerja sama yang sama juga tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan negara lainnya, seperti Australia yang terkenal memiliki manajemen perairan yang baik.
"Salah satu yang bisa kita pelajari dari Australia yakni mengenai manajemen perairan yang sangat baik. Begitupun iklim riset di Australia yang bisa kita adopsi untuk mendorong budaya riset di Indonesia," jelasnya.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat rumusan kebijakan lewat meningkatkan kapasitas
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad
- BSKDN Kemendagri Dorong Kualitas & Kuantitas Inovasi Daerah
- 5 Berita Terpopuler: Mekanisme Seleksi Berubah, 100 Persen Lulus PPPK, Honorer Diangkat ASN Paruh Waktu
- Banyak Pemda Bingung soal Anggaran PPPK Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk