BSN Usul Pemerintah Buat UU

JAKARTA- Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi mengeluhkan terhambatnya akselerasi daya saing produk nasional. Hal ini disebabkan belum adanya Undang-undang (UU) Standardisasi dan Penilaian Kesusilaan sebagai payung hukum.

"Saat ini standardisasi masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Kami akui, akibatnya sekarang ini masih ada tumpang tindih kegiatan yang ada di instansi atau kementerian yang sudah memiliki UU terkait sektor masing-masing," paparnya di dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI  di Jakarta, Selasa (16/2).

Jika dilihat dari sisi prosedural, terang Bambang, BSN memang tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penerapan standar termasuk fungsi pengawasan terhadap barang yang tidak memenuhi standar.

"Jadi jika di lapangan telah ditemukan barang yang tidak memenuhi SNI, maka BSN tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar," keluhnya.