BTN Dipastikan Bakal Diakuisisi Mandiri

jpnn.com - JAKARTA - Wacana untuk melakukan akuisisi pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) ke BUMN perbankan lainnya tampaknya semakin jelas. Hal tersebut seiring pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dia mengaku sedang mempertimbangkan untuk membuat Bank Mandiri mengakuisisi BTN.

Dia mengatakan, isu tersebut bukan hanya rumor. Hal tersebut sekarang menjadi salah satu rencana Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas dua bank tersebut. Dalam rencana ini, BTN bakal diakuisisi menjadi salah satu anak perusahaan Bank Mandiri.

"BTN menjadi anak usaha Mandiri. Jadi BTN tidak dihilangkan dan tidak dilebur. Tapi, justru diperkuat. Sekarang,masih tahap awal tapi akan dijalankan," jelasnya di Jakarta kemarin (17/4).

Untuk detil skema akuisisi, Dahlan mengaku saat ini sedang mematangkan konsep yang bagus. Namun, dia menegaskan langkah ini merupakan solusi ideal untuk memperbesar portofolio kredit BTN. Dengan modal itu, BTN bakal dimandat terus membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"BTN punya misi atasi kekurangan perumahan rakyat. Antara perlunya rumah dan kemampuan BTN itu jauh. Indoensia masih kurang rumah 1,5 juta per tahun. Ukuran BTN sekarang tidak mampu penuhi itu. BTN harus dapat kuda besar, jangan lari kencang naik pakainya keledai," imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, saat ini masih ada dua calon BUMN perbankan yang bisa mengakuisisi BTN. Selain Bank Mandiri, masih ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dipandang cukup kompeten. Namun, Mandiri dinilai lebih cocok untuk mendongkrak kinerja BTN.

"Kehebatan BTN dengan Mandiri, Indonesia bisa langsung punya bank yang melebihi bank di Malaysia. Selama ini, bank Indonesia tidak masuk dalam peta Asia Tenggara. Bank terbesar pertama Singapura, kedua Malaysia, ketiga Thailand," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah memiliki 6014 persen saham di BTN. Untuk melepaskan saham ini, salah satu langkahnya adalah dengan melakukan penjualan langsung. Namun, untuk melakukan itu Kementerian BUMN harus mendapatkan restu dari Menteri Koordinator Perekonomian dan DPR.