BTN Siap Terbitkan Rights Issue Rp 4,13 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
Adapun harga pelaksanaan dan rasio rights akan disampaikan dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“RUPSLB juga menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan rights issue,” ujar Dirut BTN Haru Koesmahargyo dalam RUPSLB BTN di Jakarta, Selasa (18/10).
Haru mengungkapkan, dari penerbitan saham baru ini, BTN menargetkan dana senilai total Rp 4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp 2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp 1,65 triliun dari pemegang saham publik.
Pascarights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” jelas Haru.
Menurut Haru, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Pertama, kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga.
Rencana BTN menerbitkan saham baru melalui rights issue mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.
- Menteri BUMN Dorong BTN Sediakan TOD untuk 3 Juta Rumah, Begini Skemanya
- Bank Raya Realisasikan Buyback Senilai 22 Juta Lembar Saham Hingga Desember 2024
- BTN Memulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah, Begini Skemanya
- Sepanjang 2024, BTN Salurkan Rp4,14 Miliar untuk Pembangunan & Renovasi Rumah Ibadah
- Di Hadapan Presiden, Dirut BTN Tegaskan Komitmen Dukung Program 3 Juta Rumah
- Kuasa Hukum: Penyidik Polri Diduga Terlibat Penggantian Posisi Pemegang Saham Mayoritas PT ASM