BTN Siap Tolak Intervensi Politik

Iqbal menambahkan, Menteri BUMN memberi arahan supaya manejemen BUMN kompak dalam bekerja guna memajukan perusahaan. Direksi BUMN juga diminta menolak segala bentuk intervensi politik. "Tidak boleh ada intervensi politik karena itu yang biasanya bikin tidak kompak (diantara manajemen). Jadi mulai sekarang kalau ada (intervensi politik) lalu ditolak jangan marah," tegasnya.

Mengenai instruksi agar BUMN melakukan efisiensi, Iqbal mengaku sudah memerintahkan agar tidak melakukan rapat yang tidak penting atau mengulur-ulur waktu. Bahkan, penggunaan faksimile tidak boleh sembarangan. "Mulai tanggal 1 nanti banyak mesin faks yang dicabut. Hanya ada 2-3 mesin faks jadi semuanya lewat itu, tidak tiap divisi ada. Mudah-mudahan efisiensi ini terus berlanjut," tukasnya.

     

Bank merupakan salah satu BUMN yang menggiurkan karena memiliki hak mengucurkan kredit dan menyimpan data nasabah. Aset Bank juga cukup besar, missal BTN, dipastikan memiliki aset diatas Rp 100 triliun tahun depan. Hingga 30 September lalu, aset BTN telah mencapai Rp 76,05 triliun. "Sampai akhir tahun ini saya yakin aset mendekati Rp 80 triliun, kalau pertumbuhan aset  19,5 persen berarti tahun depan melampaui angka Rp 100 triliun," kata Iqbal.

     

Keterkaitan antara Bank dengan panggung politik cukup terlihat di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Salah satu Komisarisnya adalah orang dekat Istana, Heru Lelono. Sementara itu mantan Menteri Olah Raga, Adhyaksa Dault tercatat sebagai Komisaris Independen.