Bu Hakim Puji Dipecat Karena Jadi Selingkuhan Jumanto

jpnn.com - JAKARTA -- Berakhir sudah karier Puji Rahayu sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Puji kini disanksi pemberhentian secara tetap oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) akibat selingkuh dengan Wakil Ketua PTUN Banjarmasin, Jumanto.
"Memutuskan, menyatakan hakim terlapor (Hakim Puji) terbukti melanggar surat keputusan bersama MA (Mahkamah Agung)-KY (Komisi Yudisial) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan menjatuhkan hukum disiplin terlapor, berat, pemberhentian tetap, dengan hak pensiun," kata Ketua MKH Timur Manurung saat membacakan putusan dalam sidang etik yang digelar di ruang Wiryono, Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (5/3).
Puji mendapatkan sanksi berat yang sama seperti yang didapatkan oleh pasangan selingkuhnya, Hakim Jumanto. Selain itu, MKH juga meminta Hakim Puji diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan Presiden untuk memberhentikan secara tetap.
Perselingkuhan Puji mencederai pengadilan, bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), perbuatannya tercela dan tidak menjunjung harga diri, martabat dan keluhuran hakim. Dalam hal ini, MKH menolak seluruh pembelaan yang diberikan Hakim Puji.
"Yang meringankan adalah perjalanan karir hakim terlapor dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilakukan hakim terlapor untuk memberi nafkah dan pendidikan untuk 3 anak serta dengan mempertimbangkan bahwa selama ini yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin," tandas Timur. (flo/jpnn)
JAKARTA -- Berakhir sudah karier Puji Rahayu sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Puji kini disanksi pemberhentian secara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pernyataan Tegas KemenPANRB soal Pengangkatan PPPK 2024, Tegas Menyebut Tanggal
- Meski Ada Efisiensi Anggaran, Menhub Dudy Tetap Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Lebih Dikenal Publik
- Beralih ke Produk Tembakau Alternatif Bisa Jadi Opsi Bagi Perokok Konvensional
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan