Bu Jenderal jadi Sorotan

jpnn.com - JAKARTA - Pansel calon pimpinan (capim) KPK diharapkan memperhatikan integritas sebagai bahan penilaian. Menurut Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, salah satu acuan integritas itu bisa dilihat dari kepatuhan pelaporan harta kekayaan para capim.

Peneliti dari Transparancey International Indonesia Agus Sarwono mengatakan, calon yang didorong institusi asalnya perlu mendapatkan catatan. Sebab beberapa di antara mereka ternyata tidak patuh terhadap laporan LHKPN.

Sebut saja Basaria Panjaitan. Perempuan berpangkar brigjen pol itu ternyata baru sekali melaporkan asetnya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Klik di sini: Warning dari Pak Buwas: Salah Pilih Capim KPK, Pansel Bisa Dipenjara

Begitu pula, Yotje Mende yang baru sekali melaporkan LKPN pada 2007. Padahal pria yang baru saja pensiun dari Polri itu beberapa kali menjabat posisi strategis, termasuk dua kali menjadi Kapolda. Alasan yang dikemukakan Yotje saat diklarifikasi pansel KPK juga tidak logis.

Dia mengaku tidak punya banyak waktu mengisi LHKPN. Sewaktu menjadi Kapolda Kepulauan Riau, dia mengaku menerima form LHKPN menjelang mutasi. Begitu pula saat menjabat Kapolda Papua. Padahal, dia bisa berinisiatif mengisi LHKPN dengan download formulir di situs KPK.

Calon dari kejaksaan juga sama saja, yakni Sri Harijati. Dia juga baru sekali melaporkan LHKPN. Padahal dalam wawancara pansel, Sri diketahui sering mendapatkan promosi jabatan.

''Ketidakpatuhan melapor LHKPN itu menunjukkan kurangnya komitmen membangun integritas. Bahaya kalau yang begitu dipaksa untuk diloloskan,'' jelas Agus.