Bu Mega Bilang Poco-poco, Fadli Zon: Pemerintah Tak Ada Nakhoda

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan demokrasi yang lahir melalui pemilu adalah simbol dari kedaulatan rakyat. Karena itu, tidak mungkin ada demokrasi tanpa ‎partai politik. Negara tanpa partai politik berbahaya. Sebaliknya, negara membangun partai politik tunggal, itu juga berbahaya.

“Karena itu, partai politik harus didekati sebagai instrumen penting demokrasi. Pemerintah yang lahir karena proses demokrasi tidak boleh campur-tangan, mengobok-obok, memecah partai politik. Apalagi, mungkin memaksa ‎partai politik mendukung pemerintah, baru partai itu diakui. Itu berbahaya. Itu merusak demokrasi. Jangalah konflik partai politik, yang awalnya karena campur tangan pemerintah, dipelihara pemerintah, kemudian dijadikan blackmail oleh pemerintah terhadap partai politik itu,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1).

Falid mengingatkan hal itu terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan politikusi Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, partai politik tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Sejatinya, ujar Fadli, itu urusan partai politik bersangkutan.

“Walaupun ada surat Menkumham, tapi harusnya dalam konteks administratif, bukan menganalisis lalu masuk ke internal partai politik,” tegasnya.

Beda halnya kalau DPR memberikan saran kepada presiden. Menurut Fadli Zon, itu konteksnya karena DPR ingin pemerintah berhasil menunaikan janji-janjinya dan itu pasti menguntungkan rakyat.

“Tapi jangan salah membaca, bahwa sekarang ini yang terjadi karena adanya keributan partai politik. Jadi tidak ada urusan presiden di situ,” tegasnya.

Lagi pula, menurut Fadli, selama ini DPR cukup kooperatif dengan pemerintah. Masalahnya, kata Fadli, ada pada pemerintah.