Bu Mega Inginkan Pembangunan Buka Lebar Partisipasi Rakyat

jpnn.com, TANGERANG - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, demokrasi ekonomi Pancasila harus  berwujud dalam suatu keputusan perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia raya yang berdiri di atas kaki sendiri.

Berbicara pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tiga Pilar PDI Perjuangan di ICE BSD, Banten, Sabtu (16/12), Megawati menyatakan, perencanaan pembangunan berdikari harus menyeluruh di segala bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan mental. Perencanaan pembangunan tersebut harus menjadi milik dan dilaksanakan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia.

"Artinya ruang partisipasi rakyat dalam pembangunan harus dibuka lebar. Inilah yang dimaksud dengan implementasi gotong royong dalam perekonomian nasional, yang hakikinya rakyat selalu dilibatkan," papar Mega di acara yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo itu.

Karena itu, Presiden Kelima RI tersebut menegaskan, sangat penting untuk mempersiapkan negara yang berwatak pembangunan. Yaitu rakyat yang terdidik, terlatih serta menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap memiliki kepribadian Indonesia dan berorientasi pada kepentingan nasional.

"Sehingga ia mampu memiliki daya cipta, kreatif dan inovatif dengan tetap berdiri kepada jati diri Indonesia," ungkapnya.

Bagi Mega, daya cipta rakyat yang mengakar pada budaya dan tradisi Indonesia merupakan suatu modal penting dalam pembangunan. Karena itu Rakornas Tiga Pilar PDIP juga memamerkan hasil-hasil produksi yang berbasis kerakyatan, berbasis kebudayaan, berupa hasil pertanian, kuliner, cita atau tekstil dan sebagainya.

PDIP ingin menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya bisa menjadi masyarakat yang produktif asal dalam perencanaan pembangunannya memberikan ruang partisipasi dan akses untuk terlibat sebesar-besarnya. "Sehingga rakyat Indonesia pasti bisa berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut Megawati mengatakan, pembangunan berdikari bersifat ilmiah dan berwawasan lingkungan. Proklamator RI Bung Karno bahkan sudah mengingatkan bahwa dasar perencanaan pembangunan harus bersifat ilmiah.