Bu Mega: Kader PDIP Harus Bantu Rakyat dengan Tulus
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan, semua kader partai berlambang banteng moncong putih ditakdirkan membantu rakyat tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan politik.
Karena itu, Megawati tak pernah lelah menginstruksikan seluruh kadernya untuk membantu korban bencana di penjuru tanah air.
Megawati menyampaikan instruksi itu saat menutup pelatihan pencarian dan pertolongan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Kamis (23/11).
Sebagaimana diketahui, Baguna merupakan organisasi sayap PDIP yang diberi tugas membantu korban bencana.
“Tim SAR (search and rescue) dari Baguna PDI Perjuangan adalah tim yang siap hadir pertama kali di setiap wilayah bencana tanpa memandang agama suku dan juga afiliasi politik,” kata Megawati di hadapan ratusan perwakilan kader Baguna seluruh Indonesia.
Mantan presiden Indonesia itu menambahkan, kemanusiaan tidak mengenal sekat atau latar belakang agama, suku, ras, dan politik.
Karena itu, sambung Megawati, semua kader PDIP wajib membantu rakyat yang terkena musibah.
“Setiap kader Baguna PDI Perjuangan hadir di tengah rakyat, semangat membantu rakyat tanpa pamrih, dengan tulus ikhlas, dan terus membangun semangat rakyat yang menjadi korban bencana. Kader harus hadir di tengah rakyat tanpa pernah membedakan suku, agama, status sosial, bahkan pilihan partai politiknya,” tutur Megawati.
Megawati tak pernah lelah menginstruksikan seluruh kadernya untuk membantu korban bencana di penjuru tanah air.
- Hasto PDIP: Aksi Intimidasi Pas Pilkada Tak Sejalan dengan Kebijakan Prabowo
- Cerita Risma soal Penutupan Dolly hingga Ungkap Silsilah Keluarganya
- Megawati Merasakan Getaran Kasih Risma yang Bisa Mengubah Jawa Timur
- Soal Debat Cagub Jatim, Hasto: Bu Risma Menampilkan Kepemimpinan Berakar Prestasi
- Perkuat Risma-Hans, Hasto Konsolidasikan Gerakan di Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK