Bu Mufida Minta Pilkada 2020 Ditunda
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurut dia, pertambahan kasus Covid-19 saat ini masih tinggi.
Catatan Sabtu (19/9) kemarin, pertambahan kasus Covid-19 memecahkan tertinggi dengan 4.168.
Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, tidak ingin Pilkada serentak 2020 menjadi ajang penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi dalam aturan pelaksanaannya, masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," ujar Mufida dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (21/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap organisasi massa, aktivis sosial, dan masyarakat bisa satu suara untuk menunda Pilkada 2020.
Seperti yang telah dinyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda Pilkada 2020.
"Sementara di Indonesia kasus baru terus meningkat. Beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada juga masuk dalam zona merah dengan penularan tinggi dan tingkat kematian juga tinggi seperti di Depok, Tangerang Selatan dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa," ujar Mufida.
Bu Mufida mengungkap adanya aturan terkait Pilkada 2020 yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
- Edi Langkara Berkomitmen Tuntaskan Permasalahan di Halteng
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Pedagang Pasar Baru Gresik Yakin Pilih Khofifah-Emil: Pemimpin yang Terbukti Merakyat
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- Anggap ASN di Boyolali Tak Netral, Tim Pengawal Demokrasi Somasi Plt BKN
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota