JPNN.com 
Bu Netty Berharap Pemerintah Mengevaluasi Kebijakan PTM Terbatas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menyusul adanya klaster penularan di usia anak.
"Apa lagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," kata Netty dalam keterangan persnya, Jumat (1/10).
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan sejumlah pihak seperti organisasi guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) telah meminta pemerintah untuk menunda PTM.
Pemerintah, kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu, seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan melanjutkan PTM.
"Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," kata Netty.
Di sisi lain, kata wanita kelahiran Jakarta itu, realisasi vaksinasi anak usia 12-17 tahun masih rendah. Data 23 September 2021 menyatakan vaksinasi anak usia 12-17 tahun baru mencapai 12,79 persen untuk dosis pertama dan 8,84 untuk dosis kedua dari total target 26 juta.
"Artinya, masih banyak anak yang datang ke sekolah dalam kondisi belum divaksin,” kata Netty. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menyusul adanya klaster penularan di usia anak.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman
.jpeg)
