Bu Rini, Tolong Jangan Picu Kecurigaan soal PLN Akuisisi PGE

Bagaimana dengan lapangan Sarulla? Marwan menyebut potensinya melayang karena kini digarap oleh swasta nasional dan asing. Inkonsistensi pemerintah itulah yang dikhawatirkan kembali kambuh sehingga merugikan negara. ’’Bisa dipertanyakan, jangan-jangan pemerintah nanti inkosisten dan PGE dilepas kepada swasta atau asing,’’ tuturnya.

Alasan akuisisi bisa membuat harga uap lebih murah juga tidak relevan. Sebab, wewenang penetapan harga uap atau listrik panas bumi berada di tangan pemerintah, bukan badan usaha. Dalam Pasal 22 UU 21/2014 tentang Panas Bumi disebutkan harga ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan harga keekonomian.

Sementara, pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng juga mencurigai adanya motif lain. Dia tidak yakin kalau rencana akuisisi PGE oleh PLN untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari harga listrik yang tinggi.

Sebaliknya, justru rentan penguasaan aset negara oleh orang lain. ’’Serikat Pekerja PLN menolak akuisisi PGE karena tahu ada motif lain,’’ terangnya.

Dia juga khawatir langkah akuisisi PGE oleh PLN mengulang kesalahan saat Indonesia melepas Indosat. Bedanya, kali ini dilakukan dengan bungkus akuisisi.

’’Ini tidak bisa dikaitkan dengan harga, monopoli, dan industrialisasi. Ada motif lain,’’ terangnya.

Sebelumnya, wacana akuisisi PGE sudah disampaikan Dirut PLN Sofyan Basir. Dia berharap agar proses itu berjalan segera karena sudah ada instruksi dari Kementerian BUMN.

Sofyan meyakini akuisisi bisa membuat pengembangan potensi panas bumi yang lambat bisa makin cepat. Saat ini, kapasitas terpasang di Indonesia dari tenaga panas bumi baru 1.400an MW. Padahal, potensinya sampai 29 ribu MW dari 127 gunung yang ada di Indonesia.(dim/jpg)