Bu Rini! Yusril Minta Jangan Jebak Pak Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra menilai, ada pelajaran penting yang bisa diambil dari kasus demo sopir angkutan di Jakarta, yang ironisnya diwarnai aksi anarkis.
Pakar hukum tata negara itu menarik benang merah, dengan problema proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, proyek itu bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah.
"Proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah. Seperti tidak adanya adanya izin dari Kementerian Perhubungan, tidak adanya kajian Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), serta tidak urgen untuk kepentingan rakyat banyak. Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak financial dari proyek itu, mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun," beber Yusril, Kamis (24/3).
Utang yang menurut Yusril, harus dibayar hingga anak cucu bangsa selama 60 tahun. "Dan, jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi. Bahaya," katanya.
Yusril menegaskan, seorang menteri sebagai pembantu presiden harus melaksanakan program sesuai dengan memperhatikan aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan. Seorang menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.
“Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak berbagai kalangan," tandasnya.
Yusril mengusulkan, agar Menteri BUMN Rini Soemarno berbesar hati mengevaluasi proyek tersebut, kalau perlu membatalkannya. Ia minta Menteri BUMN tidak ngotot dengan proyek tersebut yang dapat berakibat fatal.
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung memang masih debetable. Sejak awal proyek tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan. "Jangan karena ada ulah satu orang menteri, citra pemerintahan secara keseluruhan akan tercoreng," pungkas Yusril. (adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tanggul Sungai Cabean Jebol, Tiga Desa di Demak Dilanda Banjir
- Pendaftaran PPPK Tahap 2 Ditutup, Ini Kendala Honorer Belum Mendaftar
- Mengapa Sertifikat HGB-SHM Kawasan Pagar Laut Bisa Terbit, Pak Nusron?
- Bu Sun Menjamin Tidak Ada Honorer Siluman Mendaftar PPPK 2024 Tahap 2
- Bupati Lampung Timur Diperiksa Jaksa terkait Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya