Bu Risma Diundang sebagai Petugas Partai, Ada Apa?

Hal itu sebenarnya berkaitan dengan status Risma yang hingga kini masih sebagai pegawai negeri sipil. Aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Nah, KTA tersebut menjadi garis pembatas yang tegas antara ASN atau bukan.

Kondisi itu cukup sensitif bagi Risma. Buktinya, dia kerap mengelak bila ditanya soal status tersebut. Padahal, pendaftaran untuk pasangan cawali kurang 20 hari lagi. Sesuai jadwal dari KPU, pendaftaran tersebut dilaksanakan pada 26 hingga 28 Juli.

Bagaimana respons partai politik yang tergabung dalam Koalisi Majapahit? Mereka menanggapi biasa saja deklarasi yang bakal diselenggarakan DPC PDIP Surabaya itu. Ketua Tim Kerja Koalisi Majapahit A.H. Thony menyambut baik deklarasi tersebut. Itu bagian dari perjalanan politik yang semakin dekat dengan pelaksanaan pilwali.

”Kalau memang mau deklarasi, ya baguslah. Sebelumnya, kan selalu simpang siur,” katanya kemarin.

Namun, meski menganggap biasa, Koalisi Majapahit terkesan keder. Secara tersirat, Thony menyatakan, koalisinya akan ”memboikot” dengan tidak mengusung calon. Dengan demikian, pilwali tertunda dan baru dilaksanakan pada 2017.

”Kami mengibaratkan niat ingsun poso dua tahun,” kata dia. Apakah berarti koalisi tersebut tidak akan mengusung pasangan cawali? Thony hanya menanggapi dengan senyuman.

Pilwali yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU mensyaratkan minimal ada dua pasangan calon. Wacana satu pasangan cawali pada pilwali Surabaya selama ini memang begitu gencar terdengar. Alasannya, pasangan incumbent begitu kuat.

Tri Rismaharini begitu populer di masyarakat dan PDIP harus diakui sebagai partai dengan mesin politik paling baik di Surabaya. Kombinasi dua hal itulah yang tampaknya membuat keder partai lain. (jun/c6/ayi)