Bu Risma: Kalau Saya Mengatur per Orang, Tentu Sulit
jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akrab disapa Bu Risma memaparkan strateginya mengefektifkan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi COVID-19.
"Kalau saya mengatur per orang, tentu sulit. Makanya saya harus melakukan berbagai terobosan supaya mereka bisa bekerja efektif," kata Wali Kota Risma saat menjadi pemateri di acara diskusi daring yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (30/6).
Diskusi Lemhanas tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Acara yang mengangkat topik penguatan integritas pemimpin dalam kehidupan nasional itu diikuti 100 peserta, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Kementerian, LPNK, lembaga nonstruktural, BUMN, pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, partai politik, Kopertis, organisasi masyarakat dan 10 orang dari negara sahabat.
Risma menjelaskan bahwa sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, ia adalah birokrat murni.
Sehingga ketika menjadi Wali Kota Surabaya, maka pekerjaan yang harus segera dilakukan adalah mengefektifkan ASN supaya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.
Berbagai terobosan yang dilakukan Risma adalah dengan membuat sistem yang seluruhnya memanfaatkan elektronik, seperti halnya e-government yang di dalamnya terdapat e-procurement, e-budgeting. Aplikasi ini melalui konsep Government Resource Management System (GRMS).
Seiring berjalannya waktu berbagai aplikasi terus tercipta di lingkungan Pemkot Surabaya. Hingga saat ini sudah mencapai ratusan aplikasi atau sistem.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akrab disapa Bu Risma menjelaskan mengenai cara mengefektifkan kerja ASN.
- Pertebal Dukungan ke Luluk-Lukman, Sukarelawan Cantiq Surabaya Gelar Konvoi
- Teka-Teki Kepemilikan SHGB 991: 3 Sengketa Berkembang Makin Pelik, Seorang Notaris Jadi Tersangka
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Hasto PDIP Yakin Jatim Tidak Akan Kebanjiran Kalau Dipimpin Risma-Gus Hans