Bu Risma Ungkap 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Bang Saleh: Ini Tidak Bisa Didiamkan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay merespons langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Bu Risma melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
Mensos yang karib disapa Risma itu sebelumnya menyebut 21 juta data ganda tersebut sudah dinonaktifkan alias ‘ditidurkan’ Kementerian Sosial (Kemensos).
"Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan, tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (3/5).
Anggota Komisi IX DPR RI ini menuturkan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terkait pernyataan Risma tersebut. Pertama, kata Saleh, apakah dalam pemberian bansos sebelumnya 21 juta data itu masih menerima bantuan?
Kedua, lanjut Saleh, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Ketiga, kata dia lagi, siapa penanggung jawab pendataannya ketika itu?
Saleh mengatakan sejak menteri sosial dijabat Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan. Lalu, kata dia, sekarang, kata dia ada pula yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
“Apa itu DTKS? Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut 21 juta data yang salah?” tanya sosok yang karib disapa Bang Saleh itu.
Ketua DPP PAN ini menegaskan bahwa masalah kesalahan data tidak bisa begitu saja dibiarkan. Sebab, ujar Saleh, ada banyak konsekuensinya, termasuk mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.
Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan persoalan 21 juta data ganda penerima bansos yang diungkap Mensos Tri Rismaharini di KPK. Siapa yang bertanggung jawab atas pendataannya pada saat itu?
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Hasto Klaim Program Infrastruktur Risma-Gus Hans yang Dibutuhkan Warga Jatim