Bu Risma Ungkap 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, Bang Saleh: Ini Tidak Bisa Didiamkan
Misalnya, terkait pemberian bantuan program keluarga harapan (PKH), pendataan bagi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari penerima bantuan iuran (PBI) dan program bantuan sosial lainnya.
"Menteri sosial harus memaparkan uraian data mana yang dipakai, termasuk relevansinya dengan program lain. Konsekuensinya bisa juga menyangkut anggaran APBN. Kalau salah data, maka penggunaan dan pemanfaatan APBN pun pasti tidak akurat," ucapnya.
Saleh mengikuti pendataan terkait penerima bantuan sejak 2017. Menurutnya, pendataan seharusnya makin baik. Namun, dia berujar, yang terjadi malah sebaliknya yakni makin tidak jelas.
"Kok ini malah makin tidak jelas? Sebanyak 21 juta data itu tidak sedikit, memverifikasinya pasti tidak mudah. Apalagi kalau data yang dimaksud itu disortir berdasarkan by name by address," pungkas Saleh Partaonan Daulay. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan persoalan 21 juta data ganda penerima bansos yang diungkap Mensos Tri Rismaharini di KPK. Siapa yang bertanggung jawab atas pendataannya pada saat itu?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Hasto Klaim Program Infrastruktur Risma-Gus Hans yang Dibutuhkan Warga Jatim