Bu Susi: Indonesia Perlu Berdayakan Masyarakat Pesisir

jpnn.com- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), dan the Humbold-Viadrina Governance Platform menyelenggarakan the 2nd International Conference FiTI di Padma Resort Legian Bali, Kamis (27/4).

Dalam sambutannya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengajak aktor internasional dari lapisan pemerintah,  bisnis, dan masyarakat sipil internasional untuk mengelola sumberdaya perikanan laut secara terbuka dan akuntabel.    Menurut Susi, hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan informasi yang perlu diketahui dunia untuk menyingkirkan hambatan utama bagi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber makanan, serta membuka perdagangan antar negara internasional.

“Indonesia bangga menjadi tuan rumah konferensi penting ini, yang menandai tonggak inisiatif transparansi perikanan. Dengan garis pantai lebih dari 80 ribu kilometer, Indonesia perlu memberdayakan masyarakat pesisir untuk melindungi ekosistem laut mereka," ujar Susi.

Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan telah menerapkan keterbukaan sebagaimana telah diatur  Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selain itu, KKP di bawah kepemimpinan Susi telah diakui sebagai champion pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).   Hal ini telah menuai perhatian dan pujian dari negara-negara lain.

“Nanti juga ada insentif bagi yang telah bekerja dengan baik, dengan betul, seperti negara kita ini wajib mendapat insentif. Indonesia sudah memerangi IUUF, jadi secara label Indonesia ini sekarang sudah sangat transparan. Perizinan transparan, kepemilikan kapal transparan, peledakan juga hukumnya transparan,” tandas Susi.(chi/jpnn)