Bu Susi Ngotot Beli Pesawat, Anggaran KKP di DPR Terancam

jpnn.com - JAKARTA - Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di APBN Perubahan 2016 maupun RAPBN 2017 terancam tidak disetujui oleh Komisi IV DPR. Sebab, di dalamnya terselip uang untuk pembelian pesawat dan kapal induk, yang mendapat penolakan dari Komisi IV.

Dua kali rapat dengan Komisi IV, Susi dinilai ngotot tetap melanjutkan pembelian sarana prasarana pengawasan wilayah laut. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pengalokasian anggaran di KKP, belum mencerminkan apa yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Memang benar ini untuk moderenisasi, visi. Tapi kan visi ini kalau yang sekarang kami hadapi kekurangan anggaran, ya nanti dulu. Ini dulu yang penting, nasib nelayan," kata Edhy menjawab jpnn.com di DPR, Kamis (16/6).

Berdasarkan penjelasan KKP, kata Edhy, awalnya pembelian pesawat dan kapal dianggarkan Rp 900 miliar. Terbaru, Menteri Susi menyebut angka sekitar Rp 500 miliar lebih. Alokasi itu menggunakan skema multiyears.

Pengawasan menurut Edhy memang penting, namun hal itu bisa dilakukan dengan cara kain. Seperti memaksimalkan kapal patroli yang sudah ada. Bisa kerjasama dengan TNI AL, AU, maupun Polair. Termasuk memakai satelit KKP yang sudah ada.

"Solusinya sinergi antar lembaga. Kalau ini dilaksanakan, yang ada adalah penghematan besar-besaran. Tapi kenapa KKP memaksakan beli pesawat?," tanyanya heran.

Terlebih, lanjut Edhy, keinginan Susi membeli pesawat dan kapal induk belum mendapat persetujuan, salah satunya dari Menteri Keuangan. Sebab, ini berkaitan dengan proyek tahun jamak.

"Izin tertulis hanya lisan. Apa Anda mau kasih izin, tandatangani anggaran kalau tidak ada kepastian. Nanti kita dianggap komplotan. Saya dan teman-teman sudah sepakat, kalau tidak ada perbaikan perencanaan anggarannya kami tidak akan mengesahkan. Tidak akan menyetujui anggaran KKP. Poinnya, itu ditunda dulu," tandas Edhy.(fat/jpnn)