Bu Susi Soroti Ketergantungan Dinas-dinas Daerah

jpnn.com - jpnn.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti ketergantungan KKP terhadap dinas-dinas di daerah.
Susi menginstruksikan agar jajarannya turun ke lapangan untuk memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan.
"Untuk mewujudkan hal ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah," ujar Susi.
Sementara itu, dalam rangka satu data, KKP tengah berupaya untuk mengintegrasikan data pelaku perikanan yang sudah pernah menerima bantuan dari KKP.
"Data ini akan membantu KKP untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang sama berulang kali," tegas Susi.
Susi menargetkan, semua program dan intervensi KKP harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.
Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku, nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
Susi menilai, keberpihakan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas di lingkungan KKP sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti ketergantungan KKP terhadap dinas-dinas di daerah.
- Masyarakat Pesisir jadi Korban, Bupati Tangerang Diminta Bertindak
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian 100 Ton Ikan di Waduk Jatiluhur