Buang Saja Isu SARA ke Kali Ciliwung
jpnn.com - JAKARTA - Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terus bergulir seiring kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Padahal, banyak kalangan menganggap isu SARA tak relevan dalam kontestasi pilkada.
Menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, penggunaan isu SARA jelas menodai Pancasila. ”Isu SARA yang dipompakan ke benak publik sudah tidak relevan dan harus segera dibuang ke Sungai Ciliwung," ujarnya di Jakarta, Senin (31/10).
Direktur eEksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah gagasan untuk membuat ibu kota lebih maju. Karena itu, katanya, para pasangan calon gubernur harus menambah daya jelajah dan eksplorasi tentang keunggulan visi, misi, serta program dan prestasi yang sudah dilakukan untuk disajikan ke publik.
Staf pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menegaskan, adu ide jauh lebih penting ketimbang mengangkat persoalan SARA. "Saya kira adu gagasan dan program jauh lebih rasional dan sangat efektif merebut magnet ektoral masyarakat dan menguasai ruang panggung opini publik dari pada berselancar dengan isu SARA," ujar Pangi.
Selain itu, Pangi juga mengimbau masyarakat menyaring seluruh informasi yang diterima dari berbagai sumber. Pasalnya, belum tentu informasi yang diterima valid ataupun sesuai kenyataan.
"Jadi istilahnya, harus memasang baju antipeluru. Ketika pesan negatif ditembakkan, memantul kembali pada yang sudah mengembuskan isu tersebut," ujar pria yang akrab dipanggil Ipang ini.(gir/jpnn)
JAKARTA - Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terus bergulir seiring kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Padahal, banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jokowi Bantah Pengin Jabatan 3 Periode, Deddy: Apa Rakyat Percaya
- Aria Bima: Jangan Kemudian MKD Menjadi Polisi
- MKD Proses Aduan Warga soal Rieke, PDIP: Jangan Latah, Bisa-Bisa Dibubarkan
- Rieke Mengkritik PPN 12 Persen, Deddy: MKD Bukan Untuk Mengekang Suara Anggota
- MKD Panggil Rieke yang Mengkitik PPN 12 Persen, Deddy PDIP Sebut DPR Begini
- Deddy Sebut MKD Menjadi Alat Pembungkaman, Contohnya Memproses Rieke Penolak PPN 12 Persen