Buat Blunder saat Debat, Jokowi Disarankan Belajar Tata Negara

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan, calon presiden (capres) Joko Widodo melakukan blunder politik saat debat capres-cawapres.

Blunder dimaksud kata Robert, terkait pernyataan akan memberi sanksi potong anggaran bagi kepala daerah yang tidak taat kepada pemerintah pusat.

"Pusat tidak bisa semena-mena memotong anggaran daerah yang sudah disetujui DPR. Pernyataan Pak Jokowi soal potong anggaran itu blunder, itu kan uang rakyat, kok main potong," kata Robert Endi Jaweng, dalam dialog kenegaraan, di DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (11/6).

Menurut dia, pernyataan Jokowi itu tidak menguntungkan bagi dirinya selaku capres, karena kepala daerah akan khawatir kalau pemotongan itu benar dilakukan, kelak jika Jokowi terpilih.

"Ide potong anggaran membuat daerah berpikir ulang, khawatir kalau benar terjadi. Ide ini merugikan Jokowi sendiri," kata Robert.

Ditegaskannya, dalam pemerintahan itu sistem rewards & punishment (penghargaan dan hukuman) itu sudah biasa, tapi jangan seperti potong anggaran.

Ketidaktaaatan daerah, itu sendiri banyak sekali, yang tidak ditaati macam-macam penyebabnya. Antara lain karena adanya tabrakan aturan UU, adanya Inkonsistensi pusat dan daerah, yang semuanya harus dibenahi.

Sementara itu, Prof Farouk Muhammad selaku Timses Prabowo-Hatta, menyatakan, pernyataan Jokowi soal potong anggaran itu jadi blunder.