Bubarkan Saja Kementrian Perempuan!

JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendesak agar dalam susunan kabinet periode 2009-2014, sudah tidak ada lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan.  Alasannya, selama ini peran kementrian tersebut sama sekali tidak terlihat. Justru perjuangan pemberdayaan perempuan lebih banyak dilakukan kalangan lembaga swadaya masyarakat yang konsen ke masalah persamaan gender.

"Kementerian tersebut tidak berkorelasi positif terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan maju karena LSM-LSM yang memberikan advokasi-advokasi. Jadi seolah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Siti Zuhro dalam diskusi mencermati buku 'The Next Cabinet SBY-Boediono' di gedung DPR, Senayan, Selasa (1/9).

Menurutnya, unit pemerintahan yang khusus mengurusi masalah pemberdayaan perempuan cukup berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Di departemen ini cukup dibentuk satu direktorat yang mengurusi soal perempaun. Direktorat ini harus fokus ke bidang peningkatan pendidikan perempuan. Pasalnya, pendidikan merupakan langkah penting untuk upaya pemberdayaan.

Dikatakan, perampingan kabinet sangat penting. "Perampingan ini penting agar kabinet berjalan secara efektif dan fokus menjalankan roda pemerintahan," katanya. Dia mengatakan, SBY bisa melakukan pemangkasan kementrian hingga berjumlah 23 menteri, dari 36-37 jumlah menteri sebelumnya. Caranya, SBY bisa melakukan merger pada beberapa departemen. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Negara Pemuda Olahraga digabungkan dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).