Budaya Lebaran ala PNS Memang Harus Dibatasi

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjelang cuti Lebaran mendapat banyak sorotan.

Banyak yang protes tapi tidak sedikit yang mendukung. Salah satunya dari pengamat birokrasi Indonesia Nova Andika, Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW).

Nova menyatakan mendukung penuh seluruh kebijakan bagi para PNS di seluruh Indonesia dalam rangka libur hari raya Idul Fitri yang dilaksanakan 1-10 Juli 2016.

"Dalam konteks birokrasi, kebijakan MenPAN-RB yang melarang PNS tidak terima parsel, tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik, serta tidak memperpanjang cuti itu sangat efektif pencegahan gratifikasi, penghematan anggaran, serta mengutamakan kepentingan publik," ujar Nova di Jakarta, Selasa (5/7).

Menurut Nova, larangan MenPAN-RB untuk PNS agar tidak menerima bingkisan lebaran sangatlah positif, karena budaya ini sudah terlalu lama mengakar di Indonesia.

"Kita juga sebenarnya tahu kalau pemberian parsel Lebaran sudah pasti berujung pada indikasi KKN. Oleh karenanya saya sangat setuju ketika MenPAN-RB secara tegas mengeluarkan larangan ini," kata Nova.

Demikian juga soal larangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik yang banyak diprotes para PNS di penjuru daerah. Nova justru berpendapat bahwa hal ini akan memberikan keuntungan bagi negara.

"Mobil dinas ya hanya untuk keperluan dinas, mudik kan bukan keperluan pelayanan publik. Bayangkan apabila ada kerusakan yang terjadi pada kendaraan apabila dibawa perjalanan mudik, tentu akan menjadi beban negara karena akan memakan anggaran belanja untuk perbaikan," ujar Nova. (esy/jpnn)