Budayawan Ingatkan Pemerintah Soal Kegelisahan Petani Tembakau

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Petani tembakau terpinggirkan. Kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) membuat nasib petani tembakau tak menentu. Tak heran, di sejumlah daerah, sikap perlawanan juga ditunjukan para petani tembakau.

"Petani melawan karena kebijakan pemerintah mengancam kelestarian dunia pertanian tembakau dan membuat masa depan kehidupan para petani tersebut tak menentu," ujar budayawan Mohamad Sobary, saat dihubungi wartawan, Minggu (21/2).
 
Penegasan itu merupakan salah satu poin hasil penelitian Sobary tentang tembakau yang dituangkan dalam disertasinya. Rencananya, disertai itu akan diuji pada hari ini, Selasa (23/2) di kampus Universitas Indonesia.
 
Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa menganggap enteng kegelisahan petani tembakau di sejumlah daerah. Tidak bisa lagi alasan kesehatan kemudian memberangus ekonomi petani.
 
"Bagi mereka, pertanian tembakau merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah tidak pernah mempedulikan aspek ini," tegas Sobary.
 
Kata Sobary, petani melawan kebijakan pemerintah bukan lantaran mereka tidak mau diatur tetapi karena aturan pemerintah dianggap tidak adil. Misalkan saja, daerah tertentu yang memiliki komoditi unggulan berupa tembakau justru malah diarahkan untuk berganti tanaman.
 
"Selama ini petani tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan kata lain kebijakan dijejalkan begitu saja tanpa diberi alternatif sama sekali," tandas Sobary.
 
Ia melihat, selama ini kebijakan sektor pertembakauan disusun dengan semangat antitembakau dan tanpa semangat melindungi atau mengayomi rakyat sebagaimana titah konstitusi.
 
Tidak hanya petani tembakau yang jadi korban. Efek turunannya, industri hasil tembakau juga terpuruk. Terbukti, pabrik-pabrik tembakau di daerah berguguran akibat efek dari kebijakan pemerintah yang suka menaikkan cukai berkali-kali lipat.
 
"Dengan kata lain, kebijakan pemerintah di sektor tembakau bukan mengatur secara adil kehidupan rakyat, melainkan mengatur kematian petani tembakau," tandasnya.
 
Dari hasil penelitian Sobary, setiap ada kebijakan pemerintah yang merugikan, maka perlawanan petani juga dilakukaan dengan gigih dan penuh sikap militan demi mempertahankan hak hidup dan menuntut keadilan dalam kbijakan yang menyangkut khiudupan mereka.
 
"Warga negara tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Hak konstitusi warga negara tak bisa diingkari dengan alasan apapun," tandasnya.
 
Sobary menilai, ada begitu banyak kalangan yang tidak mampu melihat sisi positif sektor tembakau. Hal itu terjadi karena mereka umumnya sudah dipengaruhi kepentingan lobi-lobi asing. "Kapitalis dan kaum lobbyst sudah masuk. Pemerintah masuk ke dalam blok persaingan dalam hal industri farmasi. Keberpihakan pemerintah pada mereka menunjukkan suksesnya kerja para pelobi itu," tegasnya.
 
Dia menganggap, para pengkritik sektor tembakau tidak menggunakan kemampuan berpikirnya dan tidak melihat lebih jernih. Di balik asap rokok kretek yang mengepul, ada ideologi dan nasionalisme yang didengungkan para petani untuk untuk membela kehidupan bangsa
 
Ia juga mewanti-wanti ada begitu banyak aturan yang disusupi kepentingan asing seperti FCTC yang merugikan para petani tembakau.
 
"Campur tangan kepentingan asing yang sangat merugikan kepentingan bangsa kita, ternyata ada saja orang Indonesia yang tidak bersedia memihak kepentingan Indonesia," sindirnya.
 
Seringkali, mereka mengkritik komoditi unggulan seperti tembakau lantaran mendapatkan materi dari asing. "Bagi mereka yang pokok apa yang didapat dan berapa," tegas Sobary.

Ia mengingatkan, sikap melecehkan kelompok lain, termasuk petani, juga merupakan kekerasan. (jpnn)