Budayawan: PDIP Terancam jadi Korban Lembaga Survei
Pilpres Tak Seperti Mencari Indonesian Idol
jpnn.com - JAKARTA - Budayawan Radar Panca Dahana mengatakan, partai politik yang telah menetapkan bakal calon presiden berdasarkan hasil survei popularitas oleh lembaga survei, harus berpikir ulang untuk menetapkannya sebagai capres.
Bagi partai yang belum menetapkan capresnya, Radar berharap tidak mengikuti langkah salah itu. "Saya berharap partai politik yang sudah menetapkan capresnya dengan referensi hasil lembaga survei agar melakukan koreksi. Partai politik yang belum menetapkan capresnya, jangan mengikuti cara salah rekrut capres berdasarkan popularitas dan elektabilitas semata," kata Radar, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5).
Jika tidak dikoreksi lanjutnya, Indonesia ke depannya hanya akan memiliki presiden berdasarkan survei, sama halnya pemilihan Indonesian Idol.
"Memangnya kita mau punya presiden bermodalkan popularitas versi lembaga survei, sama halnya dengan Indonesia Idol? Pilpres lebih dari sekedar itu, kemampuan calon presiden, track rekord, integritas, kapabilitas, harus jadi pertimbangan, Jika tradisi Indonesia Idol diteruskan maka Indonesia akan mengalami kecelakaan peradaban," kata Radar.
Untuk PDI-P yang sudah menetapkan capres populer versi lembaga survei, Radar mengingatkan, mumpung belum terlambat dan belum didaftarkan ke KPU, sebaiknya pencapresan berdasarkan survei popularitas dan elektabilitas ditinjau ulang. "Jika tidak, PDI-P bisa jadi korban lembaga survei," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Budayawan Radar Panca Dahana mengatakan, partai politik yang telah menetapkan bakal calon presiden berdasarkan hasil survei popularitas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Megawati Tak Bermusuhan dengan Prabowo, Tetapi Bakal Jaga Jarak
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Singgung Tagline Indonesia Kerja, Megawati: Tolong Dijawab
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Pemagaran Laut Sepanjang 30 Km di Tangerang Ancaman Bagi Ekologi dan Nelayan
- 2 Pejabat Dinas di Sumsel Kena OTT Kejari Palembang