Budget Naik, Polri tak Juga Serius Garap Koruptor
Senin, 23 Desember 2013 – 15:14 WIB
Guna meminimalisir kemungkinan kolusi antara bupati dan walikota, IPW pernah mengusulkan kasus korupsi kepala daerah di tingkat II ditangani oleh Polda setempat, sementara kasus yang melibatkan kepala daerah tingkat II kasusnya ditangani oleh Mabes Polri.
Baca Juga:
"Dengan begitu, ruang kolusi diantara pejabat Pemda dan aparatur penegak hukum di daerah bisa dipersempit," harap Neta S Pane. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan naiknya anggaran kepolisian untuk penanganan perkara korupsi ternyata
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Investor & Pengelola JCC Tetap Tunduk Pada Perjanjian Kerja Sama Tahun 1991
- Para Honorer Jangan Sedih jika Diangkat jadi ASN Jenis Terbaru
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah Nasib Honorer Gagal PPPK 2024 Terang, BKN Beri Penjelasan, Nantikan Kepastiannya
- Ini Syarat Mutlak Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Disiapkan Formasi Tampungan
- Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Mayoritas Lulusan SMA, Berebut Sisa Formasi
- Honorer Tendik Kode R3 Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 1 Tetap Dipekerjakan?