Budi Gunawan: Pengalihan Subsidi BBM Jadi Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai pengalihan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk mewujudkan azas keadilan.
Pemerintah saat ini, kata dia, sedang mengkoreksi kebijakan lama yang kurang tepat. Budi menyebut pemerintah pun telah menyiapkan bantalan bagi masyarakat terdampak.
"Penyesuaian harga atau pengalihan subsidi BBM untuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan rumah tangga masyarakat kelas bawah," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/8).
Pada dasarnya, kata Budi, kebijakan pengalihan subsidi BBM merupakan momentum mengakselerasi transisi energi yang berkelanjutan, efesiensi di kementerian/ lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.
"Serta pembenahan data rujukan untuk cegah meluasnya kemiskinan ekstrem melalui bansos yang tepat sasaran," ujar Budi.
Di sisi lain, purnawirawan bintang empat Polri itu menyebutkan berdasarkan data analisis intelijen ekonomi situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara.
"Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif”, ujar Budi.
Budi juga meyakini kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat secara mayoritas sehingga situasi keamanan dapat terkendali. Adapun penolakan dinilai sebagai hal yang wajar dan merupakan bentuk demokrasi.
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menilai pengalihan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah untuk mewujudkan azas keadilan.
- 5 Strategi Bisnis BNI Menghadapi Tantangan Perekonomian 2025
- Menko Airlangga Ungkap Program Belanja Murah Akhir Tahun Cetak Transaksi Rp 71,5 Triliun
- Meraih Peluang Ekonomi di Tahun 2025
- Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Kenaikan PPN 12 Persen
- F-PAN Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Mengatasi 10 Tantangan Ekonomi di 2024
- Ekonom Sebut Dampak PPN 12% Bakal Memukul UMKM