Budiman Sudjatmiko Beber Munculnya Aspirasi Dana Kelurahan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan dana kelurahan bukan program capres dan cawapres Jokowi - KH Ma’ruf Amin. Menurutnya, dana kelurahan merupakan program pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

“Dana kelurahan bukan program tim kampanye (Jokowi - Ma’ruf), tapi pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla,” kata Budiman dalam diskusi “Polemik Regulasi Dana Kelurahan” di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).

Budiman mengatakan, bukan hal baru bagi pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan pro rakyat dalam upaya mengurangi kesenjangan, mengurai kemiskinan dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang ini dana kelurahan. Hanya saja, Budiman tidak menampik muncul pertanyaan kenapa dana kelurahan baru sekarang ini digulirkan.

“Jawaban saya sederhana, yang dilakukan dengan dana kelurahan sebenarnya adalah hasil evaluasi dari pelaksanaan dana desa sejak dikucurkan tahun 2014, 2015, 2016, 2017,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Budiman, yang ingin dilihat apakah dalam perjalanannya itu sudah sesuai dengan amanat UU Desa. Terlebih lagi dana desa itu terus naik dari mulai dianggarkan Rp 20 triliun, hingga sekarang menjadi Rp 73 triliun.

“Artinya, untuk sebuah program dengan anggaran dana desa ini kami ingin melihat bagaimana masyarakat di tingkat bawah, yang paling pelosok, yang ada di gunung, yang ada di pantai, yang ada di perbatasan itu mengelola anggaran itu,” katanya.

Menurut Budiman, dalam perjalanannya dana desa itu sudah banyak membuahkan hasil. Misalnya, terjadi perbaikan infrastruktur, menggeliatnya ekonomi masyarakat pedesaan, dan sebagainya. Hanya saja, dalam perjalanannya muncul pertanyaan bagaimana dengan masyarakat yang ada di kota.

Meskipun, bagi Budiman, ini bukanlah pertanyaan baru. “Ini pertanyaan sudah agak lama, hanya baru resmi ditanyaan secara terbuka beberapa waktu lalu oleh para wali kota,” jelasnya.