Budiman Sudjatmiko Beber Munculnya Aspirasi Dana Kelurahan

Budiman mengungkap sejak masih duduk di Komisi II DPR pada 2015, sering diminta Kemendagri memberikan pelatihan kepada bupati dan wali kota se-Indonesia ihwal materi UU Desa dan dana desa.

Menurut Budiman, biasanya para bupati senang, mengingat desa banyak terdapat di kabupaten. Namun, kata dia, yang mempertanyakan justru wali kota yang tidak memiliki desa, namun kelurahan. Budiman ingat betul Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kala itu sama-sama mengajukan pertanyaan terkait persoalan ini.

“Mas Budiman kalau kita berbicara dana desa dengan UU Desa, orang-orang sekarang bukan cuma ada di desa, (tapi) di Bogor juga ada, di Bandung juga ada. Harusnya ada dong UU kota, harusnya ada dong dana kota,” katanya.

Budiman pun menyatakan akan menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah. Saat itu, pertanyaan tersebut masih tertutup. Namun, dia merasa cepat atau lambat pertanyaan seperti ini akan semakin banyak dan diajukan secara terbuka.

“Benar dalam pertemuan APEKSI kemarin Ketua Umum APEKSI Bu Airin bertanya tentang itu,” katanya. Menurut Budiman, ini sudah menjadi aspirasi terbuka, dan tidak ada alasan pemerintah untuk bersikap tidak adil kepada masyarakat di kota. “Tidak ada alasan,” tegasnya.

Ketika pemerintah mengajukan dana desa Rp 73 triliun, dan dana kelurahan Rp 3 triliun, Budiman langsung mengecek kepada rekan-rekannya yang menjabat kepala desa. Menurut Budiman, pada dasarnya para kepala desa itu ikhlas jika dana Rp 3 triliun yang diambil dari dana desa Rp 73 triliun itu untuk kelurahan.

”Saya tanya, kalian rela tidak kalau kira-kira dari dana desa sebagian untuk kelurahan” Alhamdulillah teman-teman kades dan masyarakat desa semuanya rela-rela saja,” katanya.

Jadi, Budiman menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan memastikan menyetujui dana kelurahan. Karena, secara moral sudah benar. Secara anggaran juga memang dimungkinkan. Kalau fraksi lain setuju, maka sudah tidak ada lagi perdebatan. (boy/jpnn)