Buka-bukaan Gas Di Komisi VII DPR

Pembicaraan menjadi lebih seru ketika memasuki topik mengatasi kekurangan gas 1 juta mmbtu untuk pembangkit listrik yang sudah terlanjur ada di Medan, Jakarta, Gresik dan Pasuruan. Saya mengungkapkan bahwa untuk menutupi kekurangan yang begitu besar PLN terpaksa hanya bisa mengharapkan dari receiving LNG terminal. Ini berarti PLN harus membeli gas dengan harga sangat mahal dibanding harga gas dalam negeri lainnya. Yakni bisa mencapai 9 dolar/mmbtu. Padahal selama ini PLN mendapatkan gas dari dalam negeri dengan harga maksimal hanya 5 dolar/mmbtu.

Sayangnya gas dengan harga yang murah itu hanya tersedia sedikit. Karena itu PLN harus menghidupkan pembangkitnya yang bertenaga gas itu dengan BBM. Mahalnya bukan main 16 dolar/ mmbtu. Maka, meski harga 9 dolar/ mmbtu sudah sangat mahal dibanding harga gas dalam negeri, namun masih sangat murah dibanding harus membeli BBM 16 dolar/setara mmbtu. Ini saja sudah akan bisa membuat PLN lebih hemat Rp 15 triliun setahun.

Pertanyaan yang sangat kritis dari anggota Komisi VII adalah kalau PLN kini berani membeli gas dengan harga 9 dolar/mmbtu, bagaimana kalau pemilik gas dalam negeri yang selama ini menjual gasnya ke PLN hanya dengan harga di bawah 5 dolar/mmbtu lantas minta naik harga semua? Anggota DPR lainnya juga mempertanyakan, bagaimana pula akibatnya terhadap pabrik pupuk? Terhadap pabrik keramik? Terhadap industri lainnya?

Bahkan Kepala BP Migas langsung membuat kesimpulan kalau saja sejak dulu ada yang mau membeli gas dengan harga tidak usah 9 dolar/mmbtu, tapi 7

dolar saja, selesailah sudah semua persoalan pergasan kita. Investor akan berebut mengembangkan ladang gas, jumlah gas akan melimpah, dan kekurangan gas akan langsung teratasi. Bahkan polemik ekspor gas pun akan dengan sendirinya tidak relevan lagi. Persoalan Donggi Senoro juga langsung teratasi.