Buka Kotak Suara Tak Seizin MK, Dianggap Bukti Ketimpangan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Minggu (3/8) mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menurut Kivlan akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan lebih baik di Indonesia.
"Pertama, mengajak dan mengimbau kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mendukung pasangan Capres Nomor 1 Prabowo-Hatta agar bersama-sama mengawal sidang perdana dan seterusnya untuk sengketa Pilpres yang akan dimulai pada 6 Agustus 2014, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat," kata Kivlan Zen, dalam rilisnya, Minggu (3/8).
Kedua lanjutnya, bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah terjadi ketidakadilan di dalam penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di begitu banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lebih dari 7 (tujuh) provinsi di seluruh Indonesia.
"Bila tak ada ketimpangan di dalam proses penghitungan suara maka kami berkeyakinan bahwa pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153 suara," ungkapnya.
Berdasarkan rekap C1 yang dimiliki oleh relawan ujarnya, ada 21 juta suara pemilih untuk pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta yang diselewengkan dan dihilangkan. "Terlebih KPU telah membuka kotak suara tanpa izin dari MK, itu sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu ketimpangan yang telah terjadi," jelasnya.
Terakhir, Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, memohon kepada para Hakim MK agar supaya bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun.(fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Minggu (3/8) mengeluarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BSI Menyalurkan Bantuan Untuk Pembangunan Pesantren dan Santunan Yatim
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol